Minggu, 18 November 2012

DEMOKRASI


Demokrasi

A.    Definisi

I.                    Demokrasi Menurut Abraham Lincon:
Demokrasi pengertian etimologis mengandung makna pengertian universal. Abraham Lincoln th 18673 memberikan pengertian demokrasi “ government of the people, by the people, and for the people”.

II.                  Demokrasi Menurut Bahasa/Etimologis:
Menurut etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu dari demos = rakyat dan cratos atau cratein=pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan.

III.                Demokrasi Menurut Pengetahuan Umum:
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

B.     Klasifikasi

I.                    Titik Berat Pelaksanaan:
1.      Demokrasi Formal(Liberal):
a.      Definitif:
·         Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
·         Demokrasi Liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
·         Demokrasi liberal lebih menekankan pada pengakuan terhadap hak-hak warga negara, baik sebagai individu ataupun masyarakat. Dan karenanya lebih bertujuan menjaga tingkat represetansi warganegara dan melindunginya dari tindakan kelompok atau negara lain.
b.      Ciri-Ciri Demokrasi Lliberal :
·         Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusiadapat terkontrol.
·         Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional.
·         Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan.
·         Kelompok minoritas (agama, etnis) boleh berjuang, untuk memperjuangkan dirinya.
c.       Contoh Negara Penganut Demokrasi Formal:
Amerika, Inggris, Perancis, Austria, Canada, dsb.

2.      Demokrasi Material:
a.      Definitif:
Demokrasi material adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan.
b.      Contoh Negara Penganut Demokrasi Material:
Cuba, Korea Utara, Cina, dsb.

3.      Demokrasi Gabungan:
a.      Definitif:
Demokrasi Gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang          keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material.
b.      Contoh Negara Penganut Demokrasi Gabungan:
Negara-negara non-blok.

II.                  Penyaluran Aspirasi Rakyat:
1.      Demokrasi Langsung:
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara. Contoh demokrasi langsung adalah pada masa Yunani kuno dimana rakyat seluruhnya diikutsertakan dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
2.      Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan):
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit        dan kompleks. Contoh demokrasi tidak langsung, adalah demokrasi yang kita anut saat ini, dimana dalam membuat suatu keputusan dengan pemerintah, rakyat tidak terlibat langsung namun diwakilkan oleh parlemen (badan perwakilan rakyat).

III.                Prinsip Ideologi:
1.      Demokrasi Konstitusional:
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan  pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
2.      Demokrasi Rakyat:
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. 
  

Pemerintahan Demokrasi

A.    Syarat-Syarat:

I.                    Menurut Raymon Gettel:
1.      Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum(general concert).
2.      Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui referendum yang luas atau melalui pemilu.
3.      Kepala Negara dipilih secara langsung atau secara tidak langsung melalui pemilu dan bertanggung jawab pada dewan legislative
4.      Hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan.
5.      Jabatan-jabatan pemerintahan harus dapat dipangku oleh segenap lapisan masyarakat.

II.                  Menurut  A. Apadurral:
1.      Syarat Pokok
a.      Ada kebebasan politik (political liberty) sebagai syarat minimum.
b.      Ada kebebasan menyatakan pendapat dan pengakuan kehendak rakyat sebagai hokum tertinggi
c.       Terdapat partisipasi politik, persamaan politik, dan kemungkinan akan pilihan pemerintahan.

2.      Syarat Tambahan:
a.      Harus terdapat toleransi dan kompromi antarwarganegara.
b.      Warga Negara harus diberikan kelonggaran-kelonggaran untuk memeperkembangkan kepribadiannya.
c.       Demokrasi memerlukan organisasi yang baik dan pemimpin yang tepat.

B.     Prinsip Pemerintahan Demokratis

I.        Prinsip Dasar Negara Demokratis:
1.      Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD)
2.      Adanya PEMILU yang bebas,jujur dan adil
3.      Ada jaminan HAM
4.      Persamaan kedudukan di depan hokum
5.      Perdilan yang bebas dan tidak memihak
6.      Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat
C.     Klasifikasi:

I.                    Sistem Demokrasi Parlementer:
1.      Definisi:
Dalam system ini terjadi hubungan antara Badan Eksekutif dan Legislatif. Dimana kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu badan yang disebut cabinet( dewan Menteri ). Sedangkan menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlemen (badan legislatif). Suatu aturan akan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya.
2.      Kelebihan dan Kekurangan :
a.      Kelebihan:
Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan peranannya
dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.
b.      Kekurangan :
Kedudukan badan eksekutif tidak stabil,dimungkinkan karena penghentian di tengah jalan oleh lembaga legislatif setiap saat
sehingga dapat menimbulkan krisi cabinet dan pemerintah tidak
dapat menyelesaikan program-programnya.

II.                  Sistem Demokrasi Presidensil:
1.      Definisi:
Pada sistem ini, hubungan antara badan eksekutif dengan badan legislatif dapat dikatakan tidak ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif (pemerintah) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini mengingatkan kita pada ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan ajaran Trias Politika. Menurut ajaran ini masing-masing kekuasaan tersebut terpisah satu sama lain, baik fungsi maupun organ-organ yang menyelenggarakannya. Ketiga kekuasaan tersebut yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif.
2.      Kelebihan dan Kekurangan
a.      Kelebihan
Adanya kestabilan pemerintahan, karena mereka tidak dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga pemerintah dapat bekerja dan rnelaksanakan program-programnya dengan baik.
b.      Kelemahan
Dapat menimbulkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden dan lemahnya pengawasan dari rakyat.



3.      Sistem Deomkrasi Refferendum:
a.      Klasifikasi:
·         Sistem Demokrasi Referendum Obligat:
Referendum obligatoire adalah referendum yang menentukan berlakunya suatu undang-undang atau suatu peraturan. Artinya suatu undang-undang dapat berlaku jika rakyat menyetujuinya lewat referendum.
·         Sistem Demokrasi Refferendum Fakultatif:
Referendum fakultatif adalah referendum yang menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan. Pada sistem ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
b.      Kelebihan dan Kekurangan:
·         Kelebihan:
Rakyat berperan serta dalam pembuatan undang-undang.
·         Kelemahan :
Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan tentang undang-undang yang baik danbenar serta pembuatan undang-undang sehingga prosesnya akan berjalan lambat.


Demokrasi di Indonesia

A.       A. Demokrasi Liberal (Tahun 1945-1959)

Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer, demokrasi ini dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada sistem ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada parlementer, Pada sistem ini bentuk negara berubah menjadi RIS dan UUD 1945 berubah menjadi Konstitusi RIS, hal ini berlangsung tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 saat berlakunya UUDS.  Penerapan UUDS 1950 tidak bertahan lama, hal ini ditandai dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke UUD 1945. Dengan kita melaksanakan UUD 1945 tersebut, maka berakhirlah Demokrasi Liberal.

B.       B. Demokrasi Terpimpin (Tahun1959-196S)

Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut.
1) Pembubaran Konstituante,
2) Berlakunya kembali UUD 1945.
3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Dalam Demokrasi Terpimpin ini menggunakan sistem presidensiil. Dalam sistem presidensiil ini mempunyai dua hal yang.perlu diingat yaitu:
1) Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan
2) Para menteri bertanggung jawab kepada presiden.

C.      C. Demokrasi Pancasila (Tahun 1965-1998)

I.                    Definisi:
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

II.                  Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila:
1.      Pemerintahan berdasarkan hukum.
2.      Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
3.      Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah.
4.      Peradilan yang merdeka.
5.      Pelaksanaan Pemilihan Umum.
6.      Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
7.      Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri/masyarakat/negara/ orang lain.
8.      Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

III.                Fungsi Demokrasi Pancasila:
1.      Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara.
2.      Menjamin tetap tegaknya negara RI.
3.      Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional.
4.      Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila.
5.      Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara.
6.      Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

IV.               Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila:
1.      Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2.      Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3.      Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4.      Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5.      Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6.      Menghargai hak asasi manusia.
7.      Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.
8.      Tidak menganut sistem monopartai.
9.      Pemilu dilaksanakan secara luber.

Rule of Law

A.    Definisi:

                    I.            Prof. Miriam Budiardjo:
Rule of law sebagai perumusan yuridis dari prinsip-prinsip bernegara dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional. Perumusan yuridis yang bermula dari adanya keinginan untuk membatasi kekuasaan negara ini berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

                  II.            Imanuel Kant dan F.J. Stahl :
Menurut Kant dan Stahl, rule of law berarti rechsstaat. Menurut Stahl, rechsstaat yang tumbuh di negara-negara Eropa Barat ini mencakup empat unsur:
hak asasi manusia,  pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu ,pemerintah berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi.

                III.            A.V. Dicey :
Pembagian rule law menjadi:
a.      Supremasi aturan-aturan hukum
b.      Kedudukan yang sama di hadapan hukum
c.       Terjaminnya hak asasi manusia melalui konstitusi (undang-undang, undang-undang dasar, atau putusan pengadilan)




Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.[1] Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.[2]
Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.
Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).
== Referensi ==
1.      ^ Blackwell Dictionary of Modern Social Thought, Blackwell Publishing 2003, p. 148
2.      ^ "Democracy and Citizenship: Glossary". American politics. The University of Texas at Austin. Diakses pada 9 Agustus 2004.
Society.png 
Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.
Krisis dan kritik terhadap model demokrasi liberal sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh beberapa kalangan. Kritik terhadap demokrasi datang dari tradisi Marxisme – utamanya Lenin – yang menyebut bahwa demokrasi sebenarnya adalah siasat kaum borjuis. Lenin mengolok demokrasi liberal sebagai kediktatoran kaum borjuis (the dictatorship of borguise), dimana instrumen dan sumberdaya kekuasaan yang berupa hukum, ekonomi dan politik terkonsentrasi pada segelintir kelompok borjuis saja. Karena itu, alih-alih berpihak kepada kesejahteraan proletar, model demokrasi ini hanya akan menghasilkan model politik massa mengambang serta lahirnya oligarkh dan teknokrat politik yang enggan berbaur dan menjawab tuntutan serta penderitaan rakyat. Tidak hanya pada tradisi marxisme, kritik terhadap demokrasi liberal juga datang dari kalangan pendukungnya sendiri. Ironi ini bermula dari teoretisi demokrasi Joseph Schumpeter yang menafsirkan demokrasi hanya terbatas sebagai mekanisme memilih pemimpin melalui pemilu yang kompetitif dan adil. Senada dengan itu, Samuel P. Huntington, sama naifnya dengan Schumpeter, juga menyanyikan nada yang seirama. Bagi Huntington, kualitas demokrasi diukur oleh pemilihan umum yang kompetitif, adil, jujur dan berkala dan partisipasi rakyat yang tinggi selama pemilu. Cita-cita mulia demokrasi direduksi menjadi sebatas hal yang prosedural dan teknis. Akibatnya, demokrasi hanya diwujudkan dalam pemilu. Suara rakyat dibutuhkan dan ditambang hanya ketika pemilu datang. Setelah itu, suara rakyat ditendang dan dikhianati; kebijakan publik tidak lagi memihak rakyat, harga-harga semakin mahal, penggusuran dimana-mana, BBM dinaikkan, pendidikan dan kesehatan dikomersialisasikan, kemiskinan dan pengangguran tetap saja berkembang biak. Demokrasi, dalam cita-cita yang sesungguhnya, perlahan-lahan mati. Dalam konteks ini kritik Geoff Mulgan terhadap paradoks demokrasi sangat tepat dan jitu. Ada tiga hal pokok dalam kritiknya terhadap demokrasi. Pertama, demokrasi cenderung melahirkan oligarki dan teknokrasi. Bagaimana mungkin tuntutan rakyat banyak bisa diwakili dan digantikan oleh segelintir orang yang menilai politik sebagai karier untuk menambang keuntungan finansial? Kedua, prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, kebebasan dan kompetisi juga telah dibajak oleh kekuatan modal. Yang disebut keterbukaan, hanya berarti keterbukaan untuk berusaha bagi pemilik modal besar, kebebasan artinya kebebasan untuk berinvestasi bagi perusahaan multinasional, kompetisi dimaknai sebagai persaingan pasar bebas yang penuh tipu daya. Ketiga, media yang mereduksi partisipasi rakyat. Kelihaian media mengemas opini publik membuat moralitas politik menjadi abu-abu, juga cenderung menggantikan partisipasi rakyat. Ini berujung pada semakin kecil dan terpinggirkannya ‘partisipasi langsung’ dan ‘kedaulatan langsung’ rakyat. Tidak hanya itu, sesat pikir kaum demokrasi prosedural juga karena ia menyembunyikan fakta tentang negara dan kekuasaan. Negara, seperti kita semua maklum, adalah tempat akses dan relasi ekonomi, politik, hukum berlangsung. Karena itu, sistem demokrasi juga berhadapan dengan masalah ekonomi. Negara dan sistem demokrasi juga berhubungan dengan masalah bagaimana menciptakan kesejahteraan, bagaimana menjalankan dan mengatur finansial sebuah negara. Karena itu negara membutuhkan sebuah persekutuan yang taktis dan cepat. Karena hanya model ekonomi kapitalisme yang tersedia – yang bertumpu pada kekuatan modal besar -, maka demokrasi membutuhkan kapitalisme, begitu juga sebaliknya. Dari sini, persekutuan najis itu mulai tercipta. Di ujung jalan, tampaknya kapitalismelah yang berkuasa. Atas nama kemajuan dan perdagangan bebas, ia mulai mengangkangi negara. Atas nama pertumbuhan ekonomi, ia mulai menyiasati demokrasi. Lalu muncullah makhluk lama dengan baju yang baru: neoliberalisme. Sebuah makhluk yang mengendap-endap muncul, lalu menjalankan taktik “silent takeover”. Istilah terakhir ini dipinjam dari Noreena Heertz, artinya kurang lebih sebuah penjajahan yang terselubung.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar